SAROLANGUN,Detikradar.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sarolangun pada Selasa (30/04/2024) sore, mengelar rapat Paripurna Tahap 1 Tingkat 3 terkait laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sarolangun Tahun 2023 yang disampaikan langsung oleh Pj Bupati Sarolangun Bachril Bakri.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Aang Purnama, SE MM (Waka 1) dan Sahrial Gunawan SE (Waka 2) DPRD Sarolangun itu, dihadiri oleh kepala SKPD dilingkungan Pemkab Sarolangun serta Sekwan DPRD Sarolangun Efrianto.

Dalam laporannya, Pj Bupati Sarolangun Bachril Bakri menyampaikan berberapa laporan pertanggungjawaban atas pertanyaan atau tanggapan dari 8 Fraksi di DPRD Sarolangun yang masing-masing disampaikan oleh Yusuf Helmi AB SE (Fraksi Partai Golkar) H. Sadam Hidayat (Frsksi Partai Demokrat) AH Marzuki S.Ag (Fraksi PDIP) Fadlan Kholik SE, ME, Sy (Fraksi PKS) Muhammad Zabidi (Fraksi PPP) Muslimin (Fraksi PKB) Ade Saputra SE (Fraksi PAN) dan Abdul Basid A. Md (Fraksi Partai Gerindra)

Adapun pertanyaan dan tanggapan disampaikan oleh Fraksi Partai Golkar terkait capaian PAD Tahun 2023 sebesar Rp 68,546 lebih yang dinilai lebih kecil dibandingkan capaian tahun 2022 sebesar Rp 70,760 Melyar lebih, dari Fraksi Partai Demokrat meminta Pemkab Sarolangun mengawasi keberadaan pabrik atau perusahaan di kabupaten Sarolangun,  melakukan pembenahan potensi wisata,  penjelasan rekruitmen P3K tahun 2023 dan 2024, meminta penjelasan terkait limit waktu jabatan PLH, PLT dan PJ bagi pejabat eselon dilingkungan Pemkab Sarolangun. Meminta penjelasan terkait kekosongan pejabat eselon II, III, dan IV dilingkungan Pemkab Sarolangun, serta pengaruh Surat Ederan Mendagri tentang larangan mutasi jabatan.

Dari Fraksi PDIP meminta penjelasan terkait realisasi PAD yang mencapai 102, 24% dan sektor-sektor PAD yang mengalami kenaikan realisasi Signifikan dan meminta penjelasan tentang LKPJLKPJ yang menitikberatkan pada kajian input, kajian outoutput dan kajian outcome, Fraksi PKS meminta penjelasan tentang PPNS di satuan Pol PP, meminta kantor Arsip Daerah melakukan Dokumentasi Daerah, meminta penyusunan APBD disusun secara akurat dan optimal, meminta penjelasan tentang tindaklanjut temuan BPK tahun 2022.

Fraksi PPP meminta adanya peningkatan pelayanan publik terutama pada bidang kesehatan, infrastruktur jalan, pendidikan dan pelayanan umum, meminta Pemkab fokus pada RPJMD yang telah disusun dan mempertanyakan perubahan kantor kesbangpol menjadi badan, Fraksi PKB meminta penjelasan tentang potensi PAD serta antisipasi kebocoran PAD dan meminta penyerapan PAD dioptimalkan.

Sedangkan Praksi PAN memberikan saran kepada Diknas agar membuat data base bagi sekolah yang akan direhabilitasi, yang dilakukan selaras dan merata. meminta adanya pengendalian kenaikan harga sembako,  meminta penggunaan anggaran secara bijak dan Memperoritas kebutuhan utama,  Fraksi Partai Gerindra meminta OPD kreatif dalam menciptakan PAD baru dan mengembangkan PAD yang telah ada dan meminta penjelasan tentang penyerapan anggaran.

Atas tangapan dan pandangan yang disampaikan oleh 8 Fraksi di DPRD Sarolangun tersebut, dijawab secara terperinci oleh Pj Bupati Sarolangun yang mendapat apluse dari anggota Dewan yang hadir.

“Jika telah disepakati rapat paripurna akan belanjut ke tahap 2 tingkat 3” Ujar Sahrial Gunawan sembari mengetok palu rapat.(hki)